Obligasi Dalam Kepailitan


ALA #6 is in collaboration with Oscar Sagita Law Office

Pertanyaan: Bagaimana penyelesaian apabila ada pemegang obligasi yang perusahaan obligasinya mengalami kepailitan?


Jawaban:


Terima kasih DN atas pertanyaan yang telah diajukan kepada ALSA Legal Assistance!


Untuk menjawab pertanyaan anda, kami mengkhususkan pada cara penyelesaian atau pembayaran utang dari penerbit obligasi yang telah berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap kepada para pemegang obligasi/investor. Terhadap pertanyaan tersebut, terlebih dahulu dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


OBLIGASI


Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2021 (“PP 91/2021”), obligasi adalah surat utang, surat utang negara, dan obligasi negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan yang diterbitkan oleh pemerintah dan non-pemerintah, termasuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah (sukuk). Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi adalah utang-piutang berdasarkan pengakuan utang dari penerbit obligasi selaku Debitor atau pemilik utang kepada para pemegang obligasi selaku Kreditor atau investor atau pemilik piutang.


WALI AMANAT


Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”) jo. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang (“KEP-BAPEPAMLK”), terhadap setiap tindakan hukum dan kepentingan dari pemegang obligasi baik di dalam maupun luar pengadilan wajib diwakili oleh pihak yang disebut Wali Amanat.


Wali Amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 KEP-BAPEPAMLK, antara Wali Amanat dengan penerbit obligasi diwajibkan membuat Kontrak Perwaliamanatan untuk melindungi hak-hak para pemegang obligasi. Kontrak Perwaliamanatan tersebut harus memuat setidak-tidaknya mengenai:


1) Identitas para pihak;

2) Utang pokok;

3) Tanggal Jatuh tempo;

4) Bunga;

5) Jaminan (jika ada);

6) Hak keutamaan dari efek bersifat utang (jika ada);

7) Sanksi; dan

8) Pemeringkatan efek bersifat utang.


PENDAFTARAN TAGIHAN DALAM KEPAILITAN


Dalam hal suatu perusahaan penerbit obligasi berada dalam keadaan pailit, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU"), akan diangkat Kurator dan Hakim Pengawas untuk melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan diucapkan. Dalam tahapan pengurusan dan/atau pemberesan tersebut, Kurator akan memberikan kesempatan kepada seluruh Kreditor dari perusahaan penerbit obligasi/Debitor untuk mengajukan tagihan-tagihan yang berdasar hukum kepada Debitor melalui Kurator, yang kemudian akan dilakukan pencocokan (vide Pasal 27 UU Kepailitan dan PKPU).


Dengan demikian, untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Kreditor, para pemegang obligasi/investor dapat terlebih dahulu berkomunikasi dengan Wali Amanat sebagai perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan dari pemegang obligasi untuk mendaftarkan obligasinya ke Kurator, atau sesuai dengan Kontrak Perwaliamantan dapat mendaftarkan sendiri tagihan yang dimiliki kepada Kurator. Selanjutnya, Kurator akan melakukan pencocokan utang dengan merujuk pada Kontrak Perwaliamanatan yang diajukan oleh Wali Amanat untuk menentukan kedudukan para pemegang obligasi dalam hierarki jenis Kreditor.