Penyertaan dalam Kasus Pencurian

Pertanyaan

Suatu kasus terjadi di dekat perumahan saya dimana ada seorang perempuan melakukan pencurian uang dari sebuah kasir minimarket. Perempuan tersebut melarikan diri dengan ojek yang ada di dekatnya. Ternyata sejumlah warga mengetahui perempuan tersebut mencuri. Driver ojek yang mengetahui bahwa perempuan tersebut sedang membawa uang curian justru melarikan diri bersama pelaku bukan karena berniat membantu pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana pencurian, tetapi ia takut disangka terlibat dalam pencurian tersebut yang kemudian ditakutkan terjadinya “main hakim” sendiri pada dirinya.


Pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan bahwa tindakan driver ojek tersebut bukan merupakan sebuah penyertaan dalam suatu tindak pidana. Lalu, apakah Driver Ojek dapat dikatakan medeplegen (turut serta melakukan perbuatan pidana) dalam kasus pencurian tersebut?


Jawaban:

Terima kasih D atas pertanyaannya! Pertanyaan yang diajukan oleh saudara D adalah terkait bagaimana pembuktian atas tindakan ojek terkait penyertaan dalam pidana dan apakah tindakan driver ojek tersebut dapat dikatakan medeplegen.


Di dalam Pasal 55-62 KUHP telah mengatur terkait ketentuan penyertaan. Namun, dalam pembahasan ini, penulis akan memfokuskan pada Pasal 55 dan Pasal 56 dikarenakan kedua pasal tersebut mengandung pengaturan terkait siapa yang dapat dikatakan sebagai pelaku penyertaan. Adapun bunyi Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.


(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”


Adapun bunyi Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”


Namun, sebelum mendalami lebih jauh mengenai klasifikasi pelaku penyertaan perlu dipahami terlebih dahulu apa itu penyertaan. Penyertaan atau deelneming merupakan semua perbuatan yang meliputi bentuk turut serta oran atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dimana masing-masing perbuatan tersebut melahirkan suatu tindak pidana.


Menurut Simons, ada beberapa klasifikasi terkait siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam delik penyertaan yaitu:

1. Penyertaan yang berdiri sendiri

Penyertaan yang berdiri sendiri adalah masing-masing pelaku penyertaan diadili secara tersendiri sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh masing-masing peserta.

2. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri.

Penyertaan yang tidak berdiri sendiri adalah peserta dapat diadili atau tidak tergantung pada seperti apakah peranannya dalam perbuatan pidana dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penyertaan tersebut masuk ke dalam suatu tindak pidana.


Berdasarkan pengaturan mengenai penyertaan di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, bentuk-bentuk penyertaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pembuat yang terdiri atas:

a. Pelaku (pleger)

Pelaku merupakan orang yang melakukan suatu tindak pidana dan dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Sehingga, dapat dipahami bahwa pelaku merupakan seseorang yang memenuhi semua unsur delik.

b. Orang yang menyuruh lakukan (doenpleger)

Doenpleger dapat disebut juga sebagai middelijk daderschap yaitu seseorang yang mempunyai kehendak dalam melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia tidak ingin melakukannya sendiri dan mempergunakan atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

c. Orang yang turut serta (medepleger)

Dalam turut serta melakukan setidak-tidaknya harus terdapat dua orang yang terlibat dalam suatu peristiwa tindak pidana yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger). Dalam medepleger tidak diperlukannya suatu rencana rencana terlebih dahulu. Namun, yang perlu dibuktikan adalah saling pengertian antara sesama pelaku dan saat perbuatannya tersebut terwujud, apakah masing-masing pelaku saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya bersama.

d. Orang yang menganjurkan (uitlokker)

Penganjuran adalah seseorang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan cara menjanjikan suatu hal, menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan kekerasan, ancaman, dengan memberi, sarana, atau keterangan.


2. Pembantu (medeplichtige) yang terdiri atas:

a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan