Polemik hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) masih terus bergulir. Sebelumnya DPR telah mengajukan hak angket kepada KPK pada April 2017 lalu. Akhirnya DPR melaporkan hasil temuan dan rekomendasi Panitia Angket DPR ke KPK pada 14 Februari 2018. Kontroversi pengajuan hak angket DPR tidak hanya berada di DPR saja, akan tetapi sampai pada tangan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 8 Februari 2018, MK membacakan putusan terhadap