Pengecualian Larangan Aborsi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

ALA #4 is in collaboration with Harvardy, Marieta & Mauren Attorneys at Law



Pertanyaan:

Apakah tindakan aborsi dapat dilakukan secara legal karena indikasi medis yang dapat membahayakan ibu atau janin (misalnya, janin tanpa kepala, dan sebagainya)?

Jawaban:

Terima kasih ANP atas pertanyaannya!


Aborsi atau dalam bahasa latin disebut Abortus Provocatus adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya.[1] Istilah aborsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengguguran kandungan. Aborsi merupakan suatu tindak pidana yang diatur secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yaitu pada Pasal 346 KUHP yang menyatakan:[2]


“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.”


Dalam hal ini, KUHP sebagai aturan yang bersifat lex generalis dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan aborsi adalah sesuatu yang dilarang, sehingga dapat diancam dengan Pasal 346 KUHP.[3] Dalam Pasal 346 KUHP, terdapat 3 (tiga) perbuatan yang dilarang, yaitu:

a. Menggugurkan kandungan

b. Mematikan kandungan

c. Menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan


Adapun yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan yaitu melakukan suatu perbuatan memaksa dengan alat dan cara yang bagaimanapun sehingga mengakibatkan janin atau bayi tersebut keluar sebelum waktunya.[4] Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 346 KUHP sebagaimana yang disebutkan pada poin a memiliki arti yang berbeda dengan poin b, karena perbuatan menggugurkan kandungan seperti yang disebutkan pada poin a tidak mempersoalkan keadaan bayi pasca kelahiran paksa tersebut, apakah akan dengan nyawa yang masih hidup atau sudah tidak bernyawa (mati). Sedangkan pada poin b, yang dimaksud dengan mematikan kandungan adalah suatu perbuatan yang baik dengan alat atau cara yang bagaimanapun yang mengakibatkan matinya bayi atau janin yang ada dalam kandungan, mematikan disini berarti menghilangkan kehidupan yang ada dalam kandungan.[5] Unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut dapat ditemukan pada keadaan bayi atau janin sudah mati di rahim dalam masa kandungan. Artinya, bahwa perempuan itu menghendaki melakukan perbuatan-perbuatan itu terhadap kandungannya sendiri, dan ia menghendaki dan mengetahui bahwa dari perbuatannya atau perbuatan orang lain itu akan menimbulkan akibat gugurnya atau matinya kandungan itu.[6]


Selain perempuan yang melakukan tindakan aborsi terhadap dirinya tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana, terdapat pihak-pihak lain juga yang dapat diancam dengan sanksi pidana sehubungan dengan tindakan aborsi tersebut, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 347 KUHP dan Pasal 348 KUHP, yang masing-masing menyatakan:


Pasal 347 KUHP:

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanpa tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”


Pasal 348 KUHP:

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanpa dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”


Lebih lanjut, terdapat dasar pemberatan pidana apabila tindakan aborsi tersebut dilakukan oleh seorang dokter, bidan atau juru obat, sebagaimana diatur dalam Pasal 349 KUHP yang menyatakan:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.”


Pengecualian Larangan Aborsi Menurut Ketentuan Dalam UU Kesehatan

Tindakan aborsi merupakan suatu perbuatan yang dilarang, hal mana secara lex specialis diatur dalam Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”).[7] Namun, indikasi medis yang dapat membahayakan ibu atau janin seperti pertanyaan yang diajukan oleh ANP, dapat termasuk dalam pengecualian dari Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan jika indikasi medis tersebut tergolong sebagai indikasi medis yang bersifat darurat. Ketentuan pengecualian larangan tindakan aborsi diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang menyatakan:[8]


(2). Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

a. indikasi kedaruratan medis yang terdeteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.


Selanjutnya, Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan mengatur bahwa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten yang berwenang.[9] Artinya, bagi seseorang yang telah terindikasi mengalami kedaruratan medis atau mengalami kehamilan akibat perkosaan yang mana merupakan alasan tanpa kesengajaan dan di luar kuasa/kendali dari orang tersebut, maka UU Kesehatan mengizinkan tindakan aborsi dilakukan selama orang tersebut telah mendapat konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan pasca tindakan dari konselor.


Berdasarkan penjelasan Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan, yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini menegaskan bahw