Maritime Law Convention: Belum Diterimanya Amandemen 2016 oleh Indonesia

Pertanyaan:


Hello, fellow writers, I’d like to ask a question. Recently, I’ve noticed within the website of ILO that Indonesia is not in force towards the amendments of 2016 to the MLC, 2006. It was stated that we are still awaiting declaration of acceptance. Why is that so? Are there any national laws or policies that may have intervened with Indonesia’s possible acceptance towards the amendment? Thank you !


Jawaban:

Terima kasih RR atas pertanyaannya!

Berikut hasil pembahasan dan analisis Kami mengenai mengapa Indonesia belum meratifikasi Amandemen 2016 MLC 2006 yang ditetapkan oleh ILO pada tahun 2016.

Sebelum membahas topik lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui definisi International Labour Organization (“ILO”) dan Maritime Labour Convention (“MLC”) terlebih dahulu. ILO atau Organisasi Perburuhan Internasional merupakan salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk untuk menetapkan standar ketenagakerjaan, mengembangkan kebijakan, dan merancang program yang berkaitan dengan ketenagakerjaan untuk mendukung dan mempromosikan standar pekerjaan yang layak untuk semua kalangan pekerja.[1] ILO didirikan sejak tahun 1919. Hingga saat ini, ILO tercatat telah menjalin kerjasama dengan 187 negara anggota di mana Indonesia merupakan salah satu di antaranya.[2]

Salah satu standar ketenagakerjaan internasional yang telah ditetapkan oleh ILO adalah MLC. MLC merupakan konvensi Internasional yang ditetapkan dalam Konferensi Umum ILO pada tahun 2006 di Jenewa, Swiss.[3] Pemikiran untuk menetapkan konvensi ini dilatarbelakangi oleh kesadaran ILO bahwa pelaut adalah pekerja yang memiliki karakter dan sifat yang berbeda dengan pekerja lainnya.[4] Karakter dan sifat yang berbeda tersebut ditunjukkan dengan sifat lintas negara yang melekat pada pelaut, sehingga dibutuhkan sebuah standar yang bersifat internasional untuk mengakomodasi hak-hak pelaut sebagai pekerja. Secara garis besar, MLC 2006 mengatur mengenai hak-hak dasar pelaut di seluruh dunia yang meliputi upah, syarat kerja (termasuk waktu kerja dan waktu istirahat), perawatan medis, jaminan kesehatan, perekrutan dan penempatan, pelatihan dan pengawasan untuk dilindungi dan dipenuhi dan memberikan standar serta pedoman dalam pemenuhan hak-hak pelaut.[5]

Adapun MLC terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:[6]

Bab 1: Syarat minimum bagi para pelaut untuk bekerja di kapal

Bab 2: Kondisi kerja (condition of employment)

Bab 3: Akomodasi, fasilitas-fasilitas rekreasi, makanan, dan katering

Bab 4: Perlindungan kesehatan, perawatan medis, perlindungan keamanan dan kesejahteraan sosial

Bab 5: Penerapan dan penegakkan hukum

Sejak MLC 2006 ditetapkan hingga saat ini, telah terdapat 97 negara yang meratifikasi konvensi tersebut.[7] Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi MLC 2006 pada tahun 2016 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 (“UU No. 15 Tahun 2016”) tentang Pengesahan Maritime Labour Convention 2006. Ratifikasi MLC 2006 oleh Indonesia baru dapat dilaksanakan pada tahun 2016 dimana ratifikasi ini membawa konsekuensi yakni Indonesia resmi mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan dalam MLC 2006 dan secara otomatis menunjukkan bahwa Indonesia menyatakan persetujuannya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam MLC 2006, tidak terkecuali mendukung dan melindungi hak-hak dasar pelaut yang telah diatur secara komprehensif dalam MLC 2006.[8] Begitu pula ketika terdapat perubahan/amandemen dalam MLC 2006, negara-negara pihak dapat melakukan proses penerimaan (acceptance and approval) yang merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan dalam suatu Perjanjian Internasional, yang menunjukkan bahwa negara-negara tersebut juga menerima, menyetujui, dan memberlakukan amandemen tersebut.[9]

Sejauh ini, MLC 2006 telah mengalami 3 (tiga) kali amandemen, yakni Amandemen 2014 MLC 2006, Amandemen 2016 MLC 2006, dan Amandemen 2018 MLC 2006. Amandemen 2014 MLC 2006 telah diberlakukan oleh Indonesia pada tahun 2017. Terhadap Amandemen 2018 MLC 2006, Indonesia telah menyatakan menerima dan menyetujui amandemen tersebut dan akan mulai diberlakukan pada tanggal 26 Desember 2020 mendatang.[10] Sementara terhadap Amandemen 2016 MLC 2006, status dari amandemen tersebut untuk Indonesia adalah “not in force” atau belum diberlakukan dengan keterangan “awaiting declaration of acceptance” atau menunggu deklarasi penerimaan dari Indonesia.[11] Hal ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan terkait mengapa hingga saat ini Indonesia belum memberlakukan Amandemen 2016 MLC 2006.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, beberapa dasar hukum yang dapat kita rujuk adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 (“UU No. 24 Tahun 2000”) tentang Perjanjian Internasional dan UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention 2006.

Sebelumnya, penting bagi kita untuk membahas mengenai Perjanjian Internasional dan pengesahannya oleh negara anggota berdasarkan ilmu hukum internasional. Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang dibuat diantara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, yang diwujudkan baik yang terkandung dalam satu instrumen atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apapun sebutan khusus nya.[12] Bentuk dan nama Perjanjian Internasional dalam prakteknya sangat beragam, seperti traktat, konvensi, dan sebagainya.[13] Dalam hal ini, MLC merupakan salah satu contoh dari Perjanjian internasional yang berbentuk konvensi, yang berarti kesepakatan antara berbagai negara yang mengikat secara hukum terhadap negara-negara penandatanganan[14]. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa jenis konvensi yakni konvensi antara dua negara atau yang disebut dengan perjanjian bilateral, konvensi antara sejumlah kecil negara (tetapi lebih dari dua) atau yang disebut dengan perjanjian plurilateral, dan konvensi antara sejumlah besar negara atau yang disebut dengan perjanjian multilateral sebagaimana MLC 2006 ini.[15]

Untuk mengikatkan diri pada suatu Perjanjian Internasional, negara wajib melakukan suatu upaya berupa pengesahan Perjanjian Internasional.[16] Pengesahan suatu Perjanjian Internasional oleh suatu negara merupakan tahap yang penting sebab pada saat itu suatu negara secara resmi mengikatkan diri pada suatu perjanjian.[17] Dalam mengesahkan suatu Perjanjian Internasional, terdapat 2 (dua) landasan teori yang dapat digunakan yaitu teori kepentingan nasional dan teori kebijakan luar negeri. Teori kepentingan nasional adalah teori yang menggunakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan sebagai landasan suatu negara melakukan pengesahan Perjanjian Internasional.[18] Kepentingan nasional yang dimaksud meliputi unsur-unsur yang membentuk kebutuhan secara vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, politik, dan kesejahteraan ekonomi.[19] Apabila dikaitkan dengan MLC 2006 dan amandemen-amandemennya, tiap negara tidak terkecuali Indonesia pasti juga membawa kepentingan nasionalnya masing-masing sebagai sesuatu yang hendak diperjuangkan untuk dipenuhi.

Sementara itu, teori kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik dalam kepentingan nasional.[20] Sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik menjadi suatu input yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.[21] Hal ini kemudian dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi sebuah output.[22] Selama proses konversi dalam merumuskan kebijakan luar negeri, suatu negara mengacu pada situasi eksternal maupun internal serta mempertimbangkan tujuan dan kepentingan nasional yang dimiliki.[23] Apabila dikaitkan dengan MLC 2006 dan amandemen-amandemennya, Indonesia memperhatikan situasi eksternal maupun internal serta kepentingan nasional yang dimilikinya untu